Soal Parkir Berbayar di Kampus UPI


Sudah beberapa bulan ini kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung ‘diguncang’ oleh serangkaian aksi-reaksi tentang parkir berbayar. Manajemen kampus ingin memberlakukan parkir berbayar. Sebagian warga kampus (civitas academica) menolaknya.

Ini boleh jadi dianggap menggembirakan: ada aksi yang ditanggapi dengan reaksi yang bebas disuarakan adalah tanda bahwa demokrasi hidup bergairah di kampus ini.

Namun sayangnya, kebanyakan aksi-reaksi itu justru tidak dilakukan dengan semangat dan nuansa akademis. Beberapa insiden bahkan menunjukkan bahwa para pihak yang bergumul hanya mengedepankan kepentingan masing-masing, kurang rasional, dan cenderung emosional. Maka yang muncul kemudian bukan wujud demokrasi, tapi ‘premanisme’ (baca: adu kekuatan) yang mengatasnamakan demokrasi, karena kita tahu demokrasi sesungguhnya bukan cuma persoalan kelompok mana yang lebih kuat, tapi gagasan mana yang lebih masuk akal dan meyakinkan si demos dalam pergumulan wacana yang terjadi.

Pihak universitas (sejauh yang saya tahu) belum pernah menyosialisasikan secara rinci, sistematik, dan meluas alasan di balik rencana pemungutan uang parkir. Ada kesan kebijakan itu digulirkan berdasarkan anggapan bahwa pemangku kekuasaan memiliki hak prerogatif untuk mengatur objek yang dikuasainya, dalam hal ini wilayah kampus dan warga di dalamnya.

Sementara itu, pihak-pihak yang menolak (lagi-lagi sejauh yang saya tahu) juga tampaknya tidak mampu mengemukakan argumen yang solid (baca: tidak reaktif dan emosional) bagi penolakan yang mereka lakukan. Mereka tampaknya hanya mampu mempertanyakan, mengeluh, dan menggerutu melalui situs jejaring sosial, menempel pamflet dan corat-coret yang tak jelas, serta berunjuk rasa yang (menurut saya) dilakukan dengan cara kurang sehat karena hanya dipenuhi oleh orasi agitatif dan teriakan dan nyanyian yang sama sekali tak mencerminkan sikap kritis yang ilmiah.

Daripada melakukan itu semua, saya rasa sebaiknya para pihak mengedepankan dialog yang argumentatif di mana semua fakta dan pemikiran digelar secara terbuka agar wacana dapat menjadi terang benderang dan keputusan akhir yang memenuhi harapan semua pihak dapat dicapai dengan landasan pikiran yang jernih.

Sikap saya
Sebagai warga, terus terang masalah perparkiran adalah salah satu hal yang paling meresahkan saya di kampus UPI. Nyaris siapapun bisa membawa kendaraan masuk ke kampus ini dan memarkirnya di mana pun dan dengan cara apapun. Kampus tak ubahnya seperti kawasan Pasar Baru yang kita kenal kumuh dan karut-marut. Kesantunan yang menandai masyarakat ilmiah yang beradab nyaris tak terlihat di kampus ini: banyak warga kampus parkir di tempat yang jelas-jelas ditandai sebagai tempat dilarang parkir atau parkir tanpa mengindahkan kepentingan dan kenyamanan orang lain, seperti menghalangi jalan orang atau kendaraan lain. Bagi saya, itu semua adalah cermin prilaku primitif yang didorong oleh egoisme tak berbudi yang tak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kawanan primata ketika mereka sedang berebut sumber makanan. Adalah sangat menyedihkan bahwa perilaku semacam itu justru dipertunjukkan oleh warga akademis yang mestinya memiliki tingkat peradaban yang lebih tinggi dari masyarakat non-akademik.

Kampus adalah lingkungan terbatas: luas wilayahnya terbatas, daya dukung fasilitas dan lingkungannya juga terbatas. Di dalam keterbatasan itu, kampus harus memenuhi fungsinya sebagai tempat belajar yang bersih, tenang, tertib, aman dan nyaman. Oleh karena itu, orang-orang yang masuk ke dalamnya perlu dibatasi jumlah dan kepentingannya. Tidak setiap orang dapat masuk ke dalam kampus dan melakukan apapun sesuka hatinya. Regulasi parkir, dalam hal ini, adalah salah satu cara memastikan kenyamanan seluruh warga.

Saya percaya, regulasi dan penegakan serta ketaatan pada regulasi adalah cara terbaik untuk mengatasi masalah itu. Pada masyarakat-masyarakat maju yang kita kagumi, hal-hal itu sudah menjadi budaya. Ketiadaan aturan dan penegakan aturan membuat mereka gelisah; ketaktaatan pada aturan membuat mereka malu.

Pada masyarakat kita, yang terjadi justru hal sebaliknya. Kita resisten terhadap aturan dan penegakkan aturan serta tampaknya justru merasa bangga bila melanggar aturan. Masalah perparkiran dan wacana mengenai parkir berbayar di kampus kita dapat menjadi ilustrasi mengenai hal itu.

Maka berdasarkan pemikiran itu, saya sangat setuju bahwa regulasi perparkiran segera dilaksanakan di kampus kita. Dan apabila pemungutan biaya merupakan bagian dari regulasi itu, saya tidak keberatan.

Tentu harus dipertimbangkan agar biaya yang dikenakan itu tidak membebani warga kampus. Ia hanya boleh dikenakan sebagai bagian dari instrumen penertib.

Oleh karena itu, saya mengusulkan bahwa pemungutan itu tidak dilakukan dengan modus yang sama dengan yang dilakukan oleh tempat-tempat komersial seperti mal yang mengenakan biaya parkir per masuk atau per jam. Ia dapat dilakukan seperti yang telah diterapkan di kampus-kampus di negara-negara maju, yaitu dengan sistem stiker.

Dengan cara itu, hanya warga kampus saja – yang kendaraannya telah ditempeli oleh tanda pengenal berupa stiker tadi – yang dapat parkir di area kampus. Stiker dapat diberi nomor dan dibedakan warnanya untuk menandai siapa pemilik kendaraan tersebut dan di mana kendaraan tersebut bisa diparkir. Kendaraan yang melanggar aturan perparkiran di dalam kampus dan tidak diparkir pada tempatnya dapat dikenakan denda. Ini akan menjamin ketertiban parkir di dalam kampus.

Warga kampus yang memiliki kendaraan dan memerlukan stiker itu dapat mengajukan aplikasi dan membayar iuran yang berlaku untuk jangka waktu tertentu (misalnya satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan). Dengan cara ini pihak manajemen kampus dapat menghitung dan memperkirakan berapa dan jenis kendaraan apa yang masuk ke dalam kampus setiap harinya sehingga mereka dapat melakukan perencanaan ruang parkir dan pembatasan jumlah kendaraan jika diperlukan untuk menjamin kenyamanan situasi kampus sebagai tempat belajar.

Penggunaan stiker dengan warna dan nomor identifikasi yang berbeda untuk setiap kendaraan juga dapat meningkatkan keamanan. Hal itu dapat dilakukan, misalnya, dengan memasang kamera CCTV dan alat pemindai di gerbang yang dapat memindai bar code pada stiker ketika kendaraan masuk dan keluar kampus, sehingga arus keluar masuk kendaraan dan siapa yang membawanya keluar masuk kampus dapat terkontrol dengan baik.

Untuk menerapkan itu semua, tentu diperlukan biaya. Saya kira wajar kalau biaya itu ditanggung oleh warga kampus karena merekalah yang menikmati manfaatnya.

Demikian pendapat saya.

Thank you for reading. I'd love to hear from you.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s