Dahsyatnya 200 Triliun Subsidi BBM


Masalah subsidi BBM memang pelik. Buah simalakama. Mensubsidi atau tidak mensubsidinya, sama pahitnya: mensubsidinya secara besar-besaran dan membiarkan harganya tetap rendah membuat negara ini tak punya cukup energi untuk berbuat yang semestinya, yaitu “memajukan kehidupan bangsa” sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945; tidak mensubsidinya membuat rakyat kecil — kaum papa duafa — semakin terlunta-lunta hidupnya, pedih tak terkira.

Kalau diminta memilih secara gamblang dengan membutakan diri dari kepentingan-kepentingan yang lebih luas, tentu saja saya memilih subsidi BBM tetap ada dan harga BBM tetap murah. Hidup saya menjadi lebih mudah, tidak perlu memotong anggaran ini itu dan menurunkan kualitas hidup hanya agar semua kebutuhan — yang harga-harganya melambung akibat kenaikan harga BBM — terpenuhi. Tapi saya tidak buta dan tidak bisa membutakan diri dari apa yang saya lihat, amati, dan pikirkan.

Dua ratusan triliun (200.000.000.000.000) anggaran negara telah menguap untuk mensubsidi BBM tahun lalu. Jumlah itu melampaui jumlah anggaran yang semula telah disediakan sebesar 193 triliun. Pagu anggaran itu jebol jauh sebelum tahun anggaran berakhir dan terus bergerak cepat menggasaknya.

Tentu saja negara punya cadangan-cadangan dana yang bisa dimanfaatkan untuk menambah dana yang diperlukan untuk subsidi BBM. Namun tentu tidak tanpa akibat, karena tingkat konsumsi BBM terus melaju dengan cepat seiring dengan semakin membaiknya tingkat kehidupan masyarakat. Semakin sejahtera suatu masyarakat, semakin besar konsumsi energinya, termasuk BBM.

Negara mungkin tidak akan begitu saja bangkrut gara-gara mensubsidi BBM. Negara punya pilihan-pilihan cara yang bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan anggaran subsidi itu: melakukan penghematan dan efisiensi, mengurangi kebocoran anggaran,  mengurangi anggaran-anggaran untuk keperluan lain, manaikkan pajak, menjual atau menggadaikan aset, dan lain-lain. Namun semua pilihan itu tentu ada akibatnya.

Sebelum kita memaksa negara untuk melakukan hal-hal itu, ada baiknya mungkin kita renungkan pertanyaan ini: Seberapa dahsyat sih dana ratusan triliun yang dipakai negara untuk mensubsidi harga BBM selama beberapa tahun belakangan ini?

Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menggunakan angka 200 triliun yang tahun lalu sudah terlampaui dan digunakan oleh negara untuk mensubsidi harga BBM.

Terus terang sulit membayangkan angka sebesar itu tanpa membandingkannya dengan angka-angka dengan berbesaran yang sama:

APBN kita — biaya hidup rumah tangga negara kita — jumlahnya berkisar 1500 triliun per tahun saat ini. Itu artinya anggaran subsidi BBM adalah 13 persen dari seluruh anggaran yang ada (tanpa menghitung subsidi listrik, yang bila digabungkan bisa mencapai 300an triliun atau 20 persen dari total APBN). Jumlah 300 triliun itu kira-kira sama dengan anggaran pendidikan nasional yang, sesuai dengan ketentuan UUD, adalah 20 persen dari APBN.

Kalau angka-angka itu masih terlalu umum dan mengawang-awang, mungkin kita perlu contoh-contoh yang lebih konkret untuk menggambarkan kedahsyatan uang 200 triliun itu. Dan ini yang bisa saya dapatkan:

  • Untuk membangun Jembatan Suramadu, yang menghubungkan Surabaya dan Pulau Madura, hanya dibutuhkan dana sekitar 4,5 triliun. Artinya, subsidi BBM yang dibelanjakan oleh negara per tahun dapat membangun 44 (empat puluh empat Jembatan Suramadu).
  • Kalau Jembatan Suramadu yang panjangnya hanya sekitar 5 kilometer itu tidak terlalu mengesankan, barangkali Jembatan Selat Sunda — yang jika selesai akan menghubungkan dua pulau besar di Indonesia — akan lebih mengesankan. Pembangunan jembatan laut yang panjangnya sekitar 27,5 kilometer itu hanya perlu biaya 150 triliun (untuk jembatannya saja) atau 215 triliun jika biaya pembangunan untuk segala infrastruktur pendukungnya ikut dihitung. Artinya, uang yang digelontorkan negara dalam bentuk subsidi BBM per tahun cukup untuk membiayai pembangunan Jembatan Selat Sunda.
  • Kalau jembatan-jembatan mega itu terlalu besar dan kurang menyentuh kehidupan sehari-hari orang-orang yang tinggal jauh daripadanya, mungkin jalan raya bisa menjadi ilustrasi. Untuk membangun jalan raya berlebar 7 meter dibutuhkan dana sekitar 10 miliar per kilometernya. Ini artinya, anggaran yang dikeluarkan untuk subsidi BBM per tahun bisa membangun jalan raya sepanjang 20.000 (dua puluh ribu kilometer). Kalau hanya untuk memperbaiki jalan rusak, tentu lebih banyak lagi jalan yang bisa dimuluskan dengan uang sebanyak itu.
  • Setara dengan jalan, mungkin kita bisa menganggap listrik sebagai hajat hidup orang banyak. Kekurangan pasokan listrik, sebagaimana ketiadaan atau rusaknya jalan, menimbulkan  banyak masalah:  tidak pernah ada suatu dapat maju ekonominya dan sejahtera masyarakatnya tanpa keberadaan jalan yang layak dan listrik. Berapa biaya yang diperlukan untuk membangun sebuah pembangkit listrik? Jawabannya bisa beragam tentu. Untuk keperluan contoh, saya akan menggunakan projek PLTU Pangkalan Susu di Langkat, Sumetera Utara. PLTU berkapasitas 2 x 220 MW itu konon dibangun dengan biaya 3,5 triliun. Itu artinya, dengan anggaran subsidi BBM satu tahun saja, kita semestinya bisa membangun 57 pembangkit listrik sekelas itu.
  • Bagaimana dengan pelabuhan laut dan pelabuhan udara, yang juga hajat hidup orang banyak dan keberadaannya mampu meningkatkan ekenomi suatu daerah dan kesejahteraan masyarakatnya secara signifikan? Saya akan menggunakan contoh kasus bandara Soekarno-Hatta, bandara terbesar di Indonesia saat ini. Bandara ini konon dibangun dengan  biaya 586 juta dolar (61 triliun rupiah) saja. Artinya, dana subsidi BBM setahun bisa dipakai untuk membangun sekurang-kurangnya tiga bandara sekelas itu, dan tentu akan lebih banyak lagi kalau bandara yang dibangunnya lebih kecil dari itu.
  • Bagaimana dengan sistem transportasi umum kita yang amburadul dan nyaris tidak berubah sejak zaman kuda gigit besi? Kalau kita menggunakan contoh projek MRT Jakarta tahap pertama/koridor I (Lebak Bulus – Bundaran HI) yang biayanya hanya 12,5 triliun rupiah, berapa banyak koridor atau projek MRT serupa yang dapat diselesaikan dengan anggaran subsidi BBM per tahun yang 200an triliun itu? Tanpa harus menjadi ahli matematika, saya kira kita bisa menghitungnya sendiri.
  • Berapa gedung sekolah yang layak, perpustakaan, dan laboratorium yang bisa dibangun dengan uang 200 triliun? Jika anggaran untuk setiap bangunan dipatok 400 juta rupiah saja, maka akan bisa dibangun 500.000 sekolah, perpustakaan, atau laboratorium baru yang baik dan layak. 500.000 gedung sekolah bukan jumlah yang main-main, karena saat ini, menurut menteri Pendidikan dan Kebudyaan, di Indonesia hanya ada sekitar 900.000 gedung sekolah SD dan SMP atau yang sederajat. Maka 500.000 gedung adalah 55 persen dari gedung sekolah SD dan SMP yang ada. Kalau untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitasnya saja, tentu biayanya tidak sebesar itu. 110.000 gedung sekolah rusak dan tak layak bisa disulap menjadi gedung-gedung sekolah yang mentereng hanya dengan sekian persen dari anggaran yang dipakai untuk subsidi BBM satu tahun.
  • Berapa banyak anak muda cerdas dan berbakat yang bisa dibiayai untuk studi lanjut ke luar negeri dengan 200 triliun? Dengan asumsi diperlukan rata-rata 50 ribu dolar untuk menyelesaikan pendidikan tingkat magister 100 ribu dolar untuk pendidikan tingkat doktoral, maka uang 200 triliun dapat menghasilkan hampir 9000 orang master atau 4500 orang doktor dari universitas-universitas terkemuka dunia.

Daftar ini tentu bisa lebih panjang lagi. Kita hanya perlu melakukan sedikit riset untuk mengetahui betapa besar dan dahsyatnya uang sebesar 200 triliun ini jika digunakan sebagi tambahan tenaga untuk usaha-usaha “memajukan kehidupan bangsa” sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Saya tentu tidak menafikan besarnya manfaat eknonomi dari harga BBM yang murah karena bersubsidi. BBM murah pasti punya sumbangan ekonomi yang cukup besar dalam menjaga dan meningkatkan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Namun apakah manfaat ekonomi harga BBM murah itu sepadan dengan kehilangan potensi kemajuan ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang diakibatkan oleh ketiadaan, ketidakcukupan, atau rusaknya prasarana jalan dan pelabuhan? Ketiadaan atau kurangnya pasokan listrik? Buruknya fasilitas pendidikan? Buruknya sistem transportasi umum?

Ketiadaan, ketidakcukupan, atau rusaknya  atau rusaknya prasarana jalan, pelabuhan, dan listrik telah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Banyak komoditas potensial yang dihasilkan oleh daerah-daerah yang tak memiliki prasarana-prasarana itu menjadi terbengkalai dan tak memiliki nilai eknonomi karena tak bisa diangkut dan dijual ke daerah-daerah yang membutuhkannya. Kalau produk itu produk pertanian, perikanan, atau perkebunan, maka petani, nelayan, dan pekebun yang menghasilkannya akan tetap miskin. Ini hanya satu contoh saja. Contoh-contoh lain bisa dibayangkan.

Kekurangan pasokan listrik di sentra-sentra industri mengakibatkan pabrik-pabrik yang ada tak bisa berproduksi dengan kapasitas penuh atau, kalaupun bisa, mereka terpaksa menggunakan pembangkit listrik sendiri. Ini tentu saja biaya tambahan bagi pabrik-pabrik itu. Akibatnya barang yang mereka hasilkan lebih mahal dan tidak bisa bersaing dengan barang-barang serupa produksi negara-negara lain. Tingginya biaya produksi juga dapat membuat pengusaha memotong atau menekan upah buruh agar tetap bisa bersaing. Buruh rugi, kesejahteraan mereka sulit meningkat. Kalau pengusaha dipaksa oleh UU dan tekanan serikat buruh untuk membayar upah layak, mungkin mereka bisa hengkang ke negara lain. Pengangguran meningkat, tingkat kesejahteraan masyarakat menurun, keresahan sosial dan ancaman keamanan meningkat.

Buruknya fasilitas pendidikan menyebabkan mutu SDM juga buruk. Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) kita termasuk yang terburuk di dunia. Dari tahun 1980, HDI kita hanya bergerak rata-rata 1,8 persen per tahun. Tahun lalu, kita hanya menempati ranking 121 dari 187 negara yang memiliki data yang dapat dibandingkan. Manusia-manusia yang kurang berpendidikan sulit meningkatkan kesejahteraan mereka dan akan terlindas persaingan antarbangsa yang semakin sengit. Lebih dari itu, harga diri bangsa kita yang besar ini menjadi terhina karena kita hanya dipandang sebelah mata oleh bangsa-bangsa lain, bahkan oleh tetangga-tetangga dekat kita sendiri.

Buruknya sistem transportasi umum menyebabkan biaya hidup jadi jauh lebih mahal. Kita terpaksa membeli kendaraan pribadi — yang bagi sebagian besar orang tidak murah dan dibeli dengan mengorbankan dan memangkas anggaran-anggaran lain yang mestinya bisa mengakat derajat kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Keadaan ini, ditambah dengan prasarana jalan dan penegakan hukum yang buruk, mengakibatkan kemacetan di mana-mana. Biaya hidup bertambah mahal, bukan hanya karena bahan bakar yang terbuang, tapi juga waktu dan biaya kesehatan yang harus ditanggung.

Bersambung. Tulisan ini sudah terlalu panjang. Mungkin sebaiknya kita lanjutkan obrolan ini besok.

5 pemikiran pada “Dahsyatnya 200 Triliun Subsidi BBM

  1. betul-betul Pak kasi tauh pemerintah dan rakyat…sebar.. biara tahu mereka..sangat nyata dan beralasan…stop subsisinya biar rakayt gak boros-boros dengan BBM…dikit-dikit naik motor mobil..biar mereka mau naik sepeda..jalan kaki…atau naik becak dan delman…

      1. Mungkin. Tapi bukan karena itu saya berpikir berbeda, tapi karena saya menyakini, subsidi BBM justru akan menyengsarakan rakyat kecil untuk waktu yang jauh lebih lama, karena subsidi BBM itu telah dirampok dan disalahgunakan oleh orang-orang yang justru mampu.

Thank you for reading. I'd love to hear from you.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s