Beringas Lalulintas


Salah satu kekhawatiran besar kita yang tinggal di kota ini (dan kota-kota lain di negeri ini) barangkali sama: lalulintas kita makin beringas!

Perilaku para pengguna kendaraan bermotor — mobil dan sepeda motor — semakin lama semakin mengerikan. Tak ada adab, tak beradab. Jalanan seolah-olah telah menjadi rimba, dan hukum yang berlaku di atasnya pun hukum rimba: hukum yang dasarnya adalah adu kekuatan, tanpa ada penengah yang mengatur dan menjamin bahwa semua orang mendapatkan haknya secara adil dan bahwa pelanggar aturan yang merugikan kepentingan umum akan mendapatkan sanksi yang semestinya.

Di rimba raya, ada hirarki predatoris: yang lebih kuat menindas yang lebih lemah. Ada pemangsa, ada yang dimangsa. Relasinya adalah relasi kekuasaan semata, tanpa penengah.

Di jalan raya, hirarki predatoris itu tidak melulu didasarkan pada ukuran dan keperkasaan fisik. Kita tidak berbicara masalah ukuran kendaraan atau jumlahnya (meskipun hal itu juga bisa menjadi faktor yang berpengaruh), namun pada manusia-manusia yang berada di belakang kemudi. Manusia-manusia inilah yang beradu kekuatan; kendaraan hanyalah mediumnya.

Kendaraan tak punya nurani dan/atau rasa keadilan dan perikemanusiaan; tak punya timbangan baik buruk. Manusia, dan terutama manusia yang hidup dalam masyarakat manusia, punya atau semestinya punya. Tapi manusia, terutama dalam timbangan biologis semata, adalah hewan juga. Maka, ketika mereka memasuki lingkungan rimba raya yang tak diatur oleh hukum masyarakat manusia, mereka akan menjadi hewan juga. Paling tidak, sifat-sifat hewaninyalah yang akan mengemuka dibandingkan dengan sifat manusiawinya.

Itulah yang sekarang kita lihat, kita alami, di rimba jalanan kita: kita melihat monyet-monyet, babi-babi, anjing-anjing hutan, harimau-harimau, berada di balik kemudi dan di atas mesin-mesin berderu kencang yang setiap saat bisa menjadi alat pembunuh atau pencidera sesamanya.

Jangan salah mengerti tentang hewan-hewan jejadian ini:

Dari rumah mereka bisa jadi ayah yang baik, ibu yang penuh perhatian dan kasih sayang bagi anak-anaknya, guru yang penuh dedikasi, ahli dan tukang yang keahlian dan ketrampilannya memberi manfaat besar bagi masyarakatnya, pengusaha, pedagang dan saudagar yang giat memutar uang demi kesejahteraan keluarga dan masyarakatnya, dokter yang berusaha dengan sungguh-sungguh menyelamatkan nyawa pasien-pasiennya, pelajar dan mahasiswa pintar dan idealis yang penuh semangat mengejar cita-cita dan masa depan, politisi, polisi, atau apapun yang dapat kita bayangkan ada dalam masyarakat manusia; namun begitu memasuki rimba jalan raya, (nyaris) semua berubah menjadi hewan yang harus siap menerkam kalau tak mau diterkam, menyerang atau mempertahankan diri sendiri dengan sifat-sifat hewaninya, karena di rimba jalan raya ini, demikianlah hukum yang berlaku: hukum rimba!

Perumpamaan ini bisa jadi terdengar berlebih-lebihan, nyinyir. Tapi bagi orang-orang yang pernah atau mampu keluar dari keadaan dan lingkungan yang mengungkungnya dan melihat adanya keadaan yang jauh lebih baik di luar apa yang mereka alami dan anggap wajar, perumpamaan ini saya kira akan memiliki cukup resonansi.

Pada masyarakat manusia yang beradab, ada hukum dan penengah yang menjamin hak, keselamatan, dan kemaslahatan bersama. Aturan-aturan, rambu-rambu, dan para penegaknya adalah representasi dari kekuatan penengah itu, jaminan itu. Pada masyarakat kita, semua itu juga ada sebenarnya. Namun semua menjadi mati dan tak berfungsi karena telah dibunuh — pelan-pelan dan dalam kurun waktu yang lama — oleh pihak-pihak yang semestinya menjaga dan melindunginya:

Polisi yang menerima suap menjadi terdakwa pertama. Ketika Surat Izin Mengemudi (SIM) bisa diterbitkan kepada siapa saja yang bisa memberikan sejumlah uang, maka ketika itu pula proses rimbanisasi jalan raya terjadi. Dalam kurun puluhan tahun dan puluhan juta SIM kemudian, rimbanisasi jalan raya itu menjadi lengkap. Kini kita nyaris tak dapat lagi melihat jalan raya sebagai jalan raya, namun rimba dengan hukum rimba dan hewan-hewan penghuninya yang hidup dengan prinsip-prinsip hukum rimba itu hanya agar bisa bertahan hidup.

Polisi juga menjadi terdakwa karena kelalaian atau ketakmampuannya menegakkan aturan dan hukum sebagaimana mestinya. Suap dan penyelesaian instan di tempat untuk kasus-kasus pelanggaran aturan lalulintas ikut menggelindingkan proses rimbanisasi jalan raya.

Dakwaan bahwa polisi adalah biang kekacauan budaya berlalulintas barangkali sudah menjadi persepsi umum, meskipun polisi tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Polisi melakukan pelanggaran-pelanggaran itu karena ada peluang dan permintaan yang diciptakan oleh (sebagaian) anggota masyarakat yang memungkinkan persekongkolan itu terjadi: pencari SIM yang menginginkan jalan pintas dan cepat, pelanggar aturan yang ingin cepat dan hemat menyelesaikan kasus hukumnya, bahkan pelanggar-pelanggar ‘berlangganan’ — seperti sopir-sopir kendaraan umum (angkot) yang berhenti di tempat-tempat terlarang bahkan di depan hidung polisi — yang kasusnya tidak ingin dianggap sebagai pelanggaran dengan sengaja menyumpal mulut, membutakan mata, dan memborgol tangan-tangan polisi dengan uang suap. Ada kolaborasi aktif yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang bersekongkol itu, yang akibatnya membunuh hukum, melumpuhkan aturan, dan merugikan publik.

Pihak terdakwa lain adalah pemerintah yang gagal menciptakan sistem transportasi umum yang aman, nyaman, terjangkau dan berkepastian. Sistem transportasi umum kita sangat ‘primitif’. Model dan mesin-mesin kendaraan yang dipakai sebagai alat transportasi boleh jadi berubah dan tampak mengikuti zaman,  namun sistem dan regulasinya tetap NOL BESAR — nyaris tak ada perubahan sejak zaman kereta kuda.

Karena transportasi adalah kebutuhan dasar, maka ketiadaan sistem transportasi massal yang andal menyebabkan orang berlomba-lomba (mau tak mau, suka ataupun terpaksa) membeli kendaraan pribadi: sepeda motor dan mobil.

Pertumbuhan permintaan sepeda motor dan mobil bisa jadi tampak menguntungkan bagi pemerintah dan industri: Semakin banyak kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat, semakin besar pajak yang dipetik oleh pemerintah (pajak penjualan dan PPN, pajak kendaraan bermotor yang setiap tahun dibayarkan oleh pemilik). Pertumbuhan permintaan kendaraan bermotor yang tinggi juga memicu pertumbuhan industri kendaraan bermotor dan segala produk-produk ikutannya: ekonomi bertumbuh, tenaga kerja terserap, dan (sekali lagi) pemerintah mendapatkan pajak yang disetor oleh industri-industri ini.

Itu baik, tentu. Tapi kita tidak boleh lupa pada biaya-biaya yang timbul — yang langsung maupun tak langsung — dari penggunaan kendaraan pribadi tanpa regulasi yang ketat:

Jalanan macet adalah ekonomi biaya tinggi: waktu yang terbuang di jalan raya dalam transportasi orang dan barang menyebabkan berkurangnya produktivitas dan lebih mahalnya harga komoditas; bahan bakar yang terbuang akibat kemacetan — apalagi dengan bahan bakar bersubsidi — menggerogoti anggaran  negara hingga ratusan triliun, belum lagi anggaran pribadi atau keluarga. Uang ratusan triliun ini mestinya dapat dipakai untuk membiayai program-program yang secara spesifik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak dibakar begitu saja di jalan raya.

Banyaknya kendaraan bermotor di jalan raya dan kemacetan juga memperburuk kualitas lingkungan dan meningkatkan risiko kesehatan. Sejumlah besar penelitian telah membuktikan korelasi positif antara tingkat polusi udara dan insidensi penyakit-penyakit kronis dan berat seperti ISPA, jantung, stroke, ginjal, dan hati, yang perawatannya tentu tidak murah dan lagi-lagi akhirnya harus dibebankan kepada anggaran negara dalam bentuk subsidi biaya perawatan kesehatan.

Kepadatan dan kemacetan lalulintas juga menimbulkan stres yang secara akumulatif efeknya dapat mengubah tabiat orang-orang yang harus menghadapi situasi yang sama setiap hari. Mereka menjadi menjadi lebih beringas, apatis, dan mementingkan diri sendiri. Bukan tidak mungkin, bahwa tawuran, perkelahian, menjamurnya geng motor, KDRT adalah gejala-gejala wujud akumulasi stres massal yang berlebihan, yang salah satunya diakibatkan oleh kekacauan di jalan raya yang harus dihadapi oleh masyarakat setiap hari.

Ketiadaan kepastian hukum di jalan raya menyebabkan orang-orang menjadi mementingkan diri sendiri, tidak peduli pada kepentingan, keselamatan, dan maslahat orang-orang lain. Terlalu banyak contoh yang bisa kita lihat dan rasakan sendiri mengenai perubahan perilaku yang massif ini yang dipicu oleh dan ditunjukkan dalam perilaku berlalulintas:

Angkot yang ngetem di tikungan dan di mana saja hingga menyebabkan kemacetan dan membahayakan pengguna jalan lain adalah wujud egoisme dan ketidakpedulian pada sesama; pengguna sepeda motor yang menggunakan trotoar demi menembus kemacetan adalah wujud egoisme dan ketakpedulian pada keselamatan orang lain, terutama pejalan kaki; pengendara sepeda motor yang nekat menerobos dan menggunakan lajur yang semestinya menjadi hak pengendara dari arah yang berlawanan adalah wujud egoisme dan ketakpedulian pada kehadiran dan kebutuhan orang lain; orang-orang yang memarkir kendaraannya di mana saja, bahkan di jalan-jalan sempit, sehingga menimbulkan kemacetan adalah wujud egoisme dan ketakpedulian pada orang-orang lain; mobil-mobil yang berzigzag di jalanan padat adalah wujud perilaku egois dan mementingkan diri sendiri; mobil-mobil yang dipacu melampaui aturan batas kecepatan di jalan tol adalah wujud egoisme dan ketakpedulian pada keselamatan sesama (selain keselamatan diri sendiri); mobil-mobil mentereng yang menggunakan ratusan liter BBM bersubsidi, apalagi  untuk keperluan bersenang-senang dan tak produktif adalah perilaku perampok yang tak peduli bahwa dalam BBM yang dipakainya ada uang yang semestinya adalah hak rakyat miskin yang memerlukan subsidi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan mereka. Bagaimanapun wujud dan tampangnya, perampok tentu saja adalah orang-orang egois yang tak peduli pada sesama.

Sepadankah keuntungan yang didapatkan dari menggenjot pertumbuhan industri dan penjualan kendaraan bermotor dengan biaya-biaya yang harus ditanggung? Dengan risiko meninigkatnya kriminalitas dan disintegrasi sosial?

Saya kira, dalam banyak hal argumen pemajuan industri kendaraan bermotor mirip dengan pemertahanan industri tembakau dan rokok: kedua-duanya tampak memberi sumbangan besar bagi pendapatan negara dan penyediaan lapangan kerja, namun sesungguhnya nilai kerusakan yang diakibatkan oleh kedua-duanya bisa jadi melampaui keuntungan yang didapatkan, terutama dalam sebuah sistem yang regulasinya amburadul dan korup.

Thank you for reading. I'd love to hear from you.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s