Praktik Agama Yang Diwajibkan Oleh Negara Berpotensi Menimbulkan Kemunafikan


Oleh: Eki Akhwan

Salah satu keanehan di Indonesia sejak bergulirnya reformasi dan desentralisasi adalah ini: munculnya peraturan-peraturan daerah yang mewajibkan para pemeluk agama untuk melaksanakan praktik-praktik keagamaan. Kasus terbarunya adalah Perbub Nomor 8 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh bupati Rokan Hulu, Riau, pada bulan April 2011, yang mewajibkan PNS di jajarannya untuk shalat berjamaah pada jam kerja. Kasus ini sekarang mencuat ke permukaan dan menjadi kontroversi.

Sepintas peraturan ini baik, dan saya yakin maksudnya juga baik: shalat berjamaah di masjid adalah keutamaan untuk umat Islam. Pahalanya 27 kali lipat daripada shalat sendiri-sendiri yang tidak dilakukan di masjid (HR Bukhari dan Muslim). Peraturan itu juga memiliki nilai disipliner — mendisiplinkan pegawai agar tepat waktu, menghargai waktu, melalui praktik shalat berjamaah yang diwajibkan. Disiplin, kita tahu, sangat penting dalam sebuah organisasi, apalagi organisasi yang melayani hajat hidup orang banyak seperti pemerintah. Yang menjadi persoalan adalah, kini keutamaan itu menjadi kewajiban — diwajibkan — oleh pemimpin, bukan pemimpin agama, tapi pemimpin unit pemerintahan.

Setahu saya, Rasulullah SAW sendiri tidak pernah mewajibkan shalat berjamaah; Beliau hanya mendorong umatnya untuk shalat berjamaah dengan memberitahukan keutamaan-keutamaannya. Pada zamannya, beliau tidak pernah menghukum umatnya yang tidak shalat berjamaah di masjid. Beliau hanya mengingatkan, mendorong, menyemangati.

Kini seorang bupati — yang statusnya tentu tak setinggi Nabi — melangkah lebih jauh: dia tak hanya mewajibkan, tapi juga menghukum dan memberi sanksi bagi orang-orang yang tak shalat berjamaah di masjid.

Terlepas dari maksud baiknya, saya agak ngeri dengan tindakan itu, karena sekarang shalat berjamaah bukan lagi urusan komunikasi, penghambaan, dan penyerahan diri seseorang pada Tuhannya; bukan pula urusan gerak hati dan tebalnya keimanan seseorang yang menggerakkannya untuk melakukan yang terbaik dalam ibadahnya, namun juga urusan perut dan dunianya.

Peraturan bupati itu jelas menyebut, pegawai yang tiga kali dalam sebulan tidak shalat berjamaah tanpa alasan yang jelas akan dikenakan sanksi “pemotongan uang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar 100 persen.” Pegawai honorer juga demikian. Dan pegawai honor dan kontrak — yang tidak menerima uang tambahan penghasilan — akan dipotong gajinya sebesar 30 persen jika dalam sebulan tiga kali tidak mengikuti shalat berjamaah di masjid.

Saya hanya bisa geleng-geleng kepala.

Peraturan itu secara sangkil telah menjadikan shalat berjamaah sebagai urusan dunia. Saya membayangkan, para pegawai itu sekarang shalat berjamaah di masjid bukan karena kecintaan pada Tuhannya, bukan murni karena ingin mendapatkan keutamaan yang dijanjikan-Nya, tapi juga karena pamrih kepada atasannya, karena tidak mau kehilangan sebagian sumber penghidupan diri dan keluarganya. Peraturan itu (berpotensi) menimbulkan kemusyrikan (menduakan Tuhan) dan kemunafikan. Orang tak lagi beribadah karena keimanannya saja, tapi karena ancaman terhadap perutnya.

Maka, peraturan yang sepintas tampak baik itu, sesungguhnya buruk. Kemusyrikan dan kemunafikan adalah dua hal yang terlaknat dalam agama, dan peraturan itu telah mendorong orang untuk terjerumus kedalamnya.

Maka, di tengah gegap-gempita semangat kita untuk kembali kepada aqidah, kita harus tetap waspada dan kritis. Jangan sampai semangat itu membutakan kita dari kerjernihan hati dan pikiran. Praktik agama yang diwajibkan oleh negara (berpotensi) menimbulkan kemunafikan. Maka tak heran juga, bukan, kalau dalam masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam — yang mulia dan lengkap mengajarkan segala nilai dan praktik kebaikan, keadilan, dan moralitas — juga adalah salah satu masyarakat yang paling korup dan tak bermoral. Itulah wujud kemunafikan.

5 pemikiran pada “Praktik Agama Yang Diwajibkan Oleh Negara Berpotensi Menimbulkan Kemunafikan

  1. Nabi memang tidak mewajibkan, tapi sangat menganjurkan. Nah, Pak Bupati yang berkuasa mewajibkan untuk orang-orang yang berada dalam lingkupnya, jelas tak salah—apalagi keputusan seperti itu dalam negara kita ini, harus melewati persetujuan DPRD juga–jadi kalau aturan itu dianggap tak baik, tentu akan ditentang juga—ini kan zaman bebas merdeka—–seperti setiap unit tertentu memiliki disiplin tertentu, seragam tertentu, cara tertentu—-seperti ayah di rumah yang mewajibkan salat berjamaah pada istri dan anak-anaknya, yang mewajibkan makan malam bersama— seperti kesatuan-kesatuan militer yang menjalankan praktik disiplin tertentu—-nah, soal ikhlas tidak ikhlas, riya tidak riya, bukan urusan manusia, saudara-saudara—-kewajiban kita menjalankan perintah sekuatnya (dan pak bupati yakin dia memiliki kekuatan untuk mewajibkan) serta menjauhi larangan mutlak———jadi, menurut saya, tak perlu kita khawatir soal kemunafikan—justru saya yakin hari ini di kabupaten itu sedang berlangsung banyak kebaikan dan kemajuan—–yang salah? ya yang tak salat, baik tak salat sendirian atau tak salat berjamaah, hehehe–trims bung eki

  2. Meskipun saya kurang setuju dengan judul “Praktik Agama Yang Diwajibkan Oleh Negara Berpotensi Menimbulkan Kemunafikan” yang rasanya terlalu lebar (dalam beberapa konteks rasanya tidak tepat, contoh: Abu Bakar yang memerangi pihak-pihak yang enggan membayar zakat setelah Rasul wafat), saya setuju dengan pendapat Pak Eki pada contoh mewajibkan shalat di Riau itu.

    Shalat dengan niat agar gaji tidak dipotong. Duh.

Thank you for reading. I'd love to hear from you.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s