Rakyat, Tomat, dan Demokrasi


Di masa pemilu, barangkali tidak ada kata yang lebih kental muatan politiknya daripada kata ‘rakyat’. Rakyat menjadi pusat segala pertaruhan: pembeli yang dibujuk-rayu, komoditas perdagangan yang diperjualbelikan.

Demi rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat, demikianlah semboyan demokrasi. Namun, pernahkah kita bertanya, siapakah rakyat, dan apakah merekalah yang betul-betul diuntungkan dalam proses demokrasi?

KBBI hanya mendefinisikan rakyat sebagai (1) penduduk suatu negara, (2) orang kebanyakan atau orang biasa, dan (3) anak buah atau bawahan.

Menurut definisi itu, semua warga negara bisa dianggap sebagai rakyat. Namun di benak kebanyakan orang, rakyat adalah antonim dari raja, penguasa, pejabat negara, atau pemimpin. Hanya orang biasa dan pengikut saja yang umumnya dianggap sebagai rakyat. Pemimpin, termasuk orang-orang yang sedang menawarkan dirinya untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan penjabat negara, bukanlah rakyat, meskipun secara hukum, sebagai warga negara, mereka rakyat juga.

Namun apakah pengertian semantik sebagaimana yang diuraikan di atas saja cukup untuk memahami posisi rakyat dalam demokrasi?

Dalam demokrasi, rakyat adalah pembeli. Merekalah pemilik ‘mata uang’, suara yang diidam-idamkan oleh politisi yang mengincar jabatan-jabatan publik. Tanpa suara mereka, seseorang tak dapat membeli posisi dan kekuasaan dalam sistem yang demokratis. Namun justru karena itu juga, rakyat adalah barang dagangan (komoditas) yang diperjualbelikan dalam transaksi kekuasaan. Seseorang yang ingin naik tampuk kuasa harus lihai memainkan kata rakyat — mengalihrupakan, mengemas dan menghiasinya sedemikian rupa sehingga rakyat (si pembeli) mau menukarkan ‘mata uang’ yang mereka miliki demi dirinya sendiri yang oleh si penjual telah dialihrupakan, dikemas dan dihias menjadi komoditas/barang dagangan.

Lalu siapa yang untung dalam transaksi itu?

Barang dagangan tentu tidak bisa menjadi pihak yang memperoleh keuntungan. Ia adalah pihak yang pasif mengikuti apapun proses transaktif yang terjadi antara penjual dan pembeli. Tomat tak bisa mengatakan dirinya untung atau rugi karena dijual atau dibeli oleh pihak-pihak tertentu. Mungkin satu-satunya hal yang bisa dirasakannya — kalau tomat memang bisa merasa — adalah bahwa ia bermanfaat, dan oleh karena itu mungkin dapat berbangga diri karenanya.

Namun dalam transaksi demokrasi, rakyat tentu bukan tomat, karena dia juga adalah pembeli.

Pembeli membeli sesuatu karena dia butuh atau dibuat seolah-olah membutuhkan apa yang ditawarkan oleh penjual. Karena dorongan itu, dia mendapatkan kepuasan ketika transaksi jual-beli terjadi. Puas karena kebutuhannya terpenuhi; puas karena ia mendapatkan nilai guna dari barang yang dibelinya, meskipun untuk itu dia harus menukarkan sebagian aset yang dimilikinya.

Kepuasan batiniah (terpenuhinya kebutuhan) dan kepuasan lahiriah (kepemilikan dan nilai guna) adalah keuntungan yang didapat oleh pembeli.

Di pihak lain, penjual mendapatkan keuntungan dari selisih modal dan harga jual: berapa biaya yang telah dia keluarkan untuk membeli ‘tomat’ dan mengemasnya, dan berapa uang yang diperolehnya dari penjualan. Selain keuntungan materi seperti ini, penjual yang jujur dan memiliki niat dan integritas yang baik bisa juga mendapatkan keuntungan non-materi, yaitu kepuasan karena telah berhasil melayani/memenuhi kebutuhan pembeli.

Namun kita tahu, tidak semua transaksi jual-beli bersifat ideal seperti yang digambarkan di atas. Dan, dalam nyaris semua situasi — ideal atau tidak — pembelilah yang lebih berkemungkinan untuk menanggung kerugian.

Pembeli bisa dimanipulasi oleh penjual (dan tidak sebaliknya). Kebutuhan pembeli bisa diciptakan oleh penjual — melalui iklan yang memainkan emosi pembeli. Pembeli bisa dibuat seolah-olah butuh sesuatu yang sebenarnya tak dibutuhkannya. Penjual juga bisa berbohong (mengatakan hal yang tak benar tentang barang dagangannya) atau tak memenuhi janji-janji yang dibuatnya sebelum transaksi terjadi.

Jika analogi di atas dipahami betul, maka rakyat yang dielu-elukan sebagai pemilik kuasa sesungguhnya adalah pihak yang lemah. Sebagai pembeli, mereka mempunyai peluang rugi lebih banyak ketimbang para penjual, yaitu orang-orang yang menginginkan jabatan-jabatan publik dan memperdagangkan mereka sebagai komoditasnya. Hanya hakim, pengawas, dan aturan yang ketatlah yang dapat mengurangi potensi kerugian rakyat dalam sistem demokrasi.

Eki Akhwan,
12 April 2014

Thank you for reading. I'd love to hear from you.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s