Kekuatan dan Kelemahan Jokowi


Karena dalam tulisan yang lalu tentang hasil debat kedua capres saya telah menulis ulasan opini yang cenderung memberi pendapat positif tentang Prabowo, ada baiknya saya kira kali ini saya menulis hal yang juga bernada positif (namun tetap kritis) tentang Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi lawan tandingnya dalam pilpres ini.

Ini bukan cuma soal keberimbangan, namun penegasan tentang posisi saya sebagai swing/undecided voter (pemilih mengambang) yang hingga saat ini masih mencoba menimbang plus minus kedua calon.

Di luar sana, saya yakin banyak orang-orang yang masih berposisi wait and see seperti saya. Banyak di antara mereka yang bingung karena informasi yang mereka dapatkan banyak yang terdistorsi oleh emosi-emosi yang tidak relevan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kualitas calon pemimpin dan visi dan misi yang mereka tawarkan kepada kita. Ungkapan cinta dan kekaguman yang berlebihan dan ungkapan-ungkapan bermuatan kebencian yang juga berlebihan dari para die-hard fans yang saling berseteru membuat banyak orang kesulitan mendapatkan informasi yang jernih tentang para calon.

__________________________

Kekuatan Jokowi

Tidak seperti lawan tandingnya, Prabowo, yang merupakan tokoh yang tumbuh dan dibesarkan di dan oleh era lama, Jokowi betul-betul produk era baru. Jokowi bukan siapa-siapa pada saat Indonesia memulai transformasi demokratisnya satu setengah dekade yang lalu. Dia muncul dan dibesarkan oleh proses-proses demokratik yang dimungkinkan oleh bergulirnya Reformasi. Ini bisa dianggap sebagai kekuatan karena dia betul-betul muncul dari bawah, dari akar, tanpa kolusi, nepotisme, kroni-isme dan campur tangan dari pusat-pusat kekuasaan seperti yang menjadi ciri dan cara kemunculan tokoh-tokoh di era sebelumnya.

Karena alasan di atas, jika dia terpilih sebagai presiden, dia akan menjadi presiden pertama yang tak bersangkut-paut secara langsung dengan politik otoriter Orde Baru dan, dengan demikian, tampaknya bisa diharapkan menjadi presiden yang setia pada gagasan-gagasan Reformasi.

Kekuatan lain Jokowi adalah kesederhanaannya. Dia berasal dari keluarga yang sederhana (secara ‘absolut’ maupun jika dibandingkan dengan Prabowo yang secara turun-temurun berasal dari dan dibesarkan oleh kalangan elite). Latar belakang ini pulalah yang tampaknya turut mewarnai kesederhanaan gaya Jokowi dalam berinteraksi dengan rakyat dan konstituennya, yang dikenal dengan gaya blusukan.

Kesederhanaan ini menjadi daya tarik dan kekuatannya, terutama di kalangan menengah ke bawah, karena dia bisa merasakan dan membangun empati yang lebih setara (bukan atas-bawah atau patron-klien) dengan para konstituennya.

Hal lain yang bisa dianggap sebagai kekuatannya adalah gaya pemerintahan yang telah ditunjukkannya ketika dia menjadi walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, dengan program-program yang mengutamakan reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan publik, peningkatan layanan kesejahteraan publik (misalnya: program perbaikan kampung kumuh dengan konsep rumah deret, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar), dan penyelesaian konflik sosial melalui musyawarah dan pembangunan konsensus (misalnya: dalam penyelesaian masalah dan relokasi PKL, penggusuran para penghuni liar lahan-lahan milik negara). Ini adalah cara memerintah yang belum pernah terjadi di era sebelumnya yang otoriter.

Dengan berkaca pada gaya yang telah ditunjukkannya ini, kita bisa berharap atau paling tidak meramalkan, jika dia terpilih menjadi presiden, maka dia akan melakukan hal-hal yang akan memperkuat sistem ketatanegaraan dan birokrasi Indonesia (dan memang demikianlah yang dinyatakannya dalam pernyataan visi dan misinya), sehingga sistem pemerintahan dan birokrasi kita bisa lebih bersih, efisien, dan berjalan layaknya di negara-negara yang telah lebih maju.

Kelemahan Jokowi

Sebagian kelemahan Jokowi, ironisnya, justru berasal dari dan bersangkut-paut dengan kekuatannya. Sebagian lagi tidak.

Kelemahannya yang pertama, menurut saya, adalah asal-usulnya yang tidak berasal dari kalangan elite politik tradisional di negara ini. Ini membuatnya harus bergantung pada segolongan elite yang telah mapan untuk menanamkan akarnya sebelum dia bisa menumbuhkan kredibilitasnya sendiri sebagai tokoh yang layak diperhitungkan di kancah perpolitikan nasional. Sokongan itu kebetulan (atau karena pilihan) dia dapatkan dari PDIP (dia maju dan dicalonkan sebagai walikota Solo oleh partai ini), dari Prabowo dan Gerindra (yang mengajukan dan menyokongnya untuk maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta, selain PDIP sendiri yang sebelumnya telah menjadi rumah politiknya), dan kini dari PDIP dan terutama ketua umumnya, Megawati Sukarnoputri, yang merelakan diri untuk tidak maju menjadi calon presiden meskipun secara kepartaian dialah yang paling berhak.

PDIP dan elite-elite politik yang tergabung dalam partai ini, sebagaimana elite-elite politik dari partai-partai lain, adalah pemain-pemain lama yang tidak selalu dipersepsi bersih oleh publik dan konstituen. Mereka punya dosa-dosa dan beban-beban dari masa lalu yang mau tidak mau dipersepsi akan ikut mewarnai (mengotori, menodai) kebersihan Jokowi sebagai tokoh baru yang muncul dari akar rumput.

Para penentang Jokowi seringkali menggunakan alasan dosa-dosa dan beban-beban dari masa lalu para elite itu untuk menjegal dan menghalangi laju Jokowi ke tampuk tertinggi kepemimpinan di negara ini. Dosa-dosa Megawati dan partainya yang menjuali aset-aset nasional kepada asing ketika dia menjadi presiden adalah salah satu contoh yang seringkali muncul dalam wacana para penentangnya.

Selain itu PDIP, sebagai partai yang berideologi nasionalis, secara tradisional dalam perpolitikan Indonesia adalah ‘lawan’ dari golongan agama (baca: Islam) yang sejak dibangunnya negara ini menginginkan negara yang bercorak Islam karena pertimbangan mayoritas penduduk Nusantara adalah beragama Islam. Inilah sebabnya kenapa sebagian besar oposan Jokowi berasal dari kalangan Islam, yang merasa bahwa kenaikan Jokowi ke tampuk pimpinan tertinggi di negara ini akan mengancam aspirasi mereka karena Jokowi didukung oleh institusi kepartaian yang secara tradisional ideologis berseberangan dengan Islam. Ini pulalah yang saya kira menyebabkan Jokowi secara bertubi-tubi diterpa oleh fitnah-fitnah bahwa dia non-muslim, beretnis Cina, atau sekurang-kurangnya keislamannya dipertanyakan (tidak bisa berwudhu dengan benar, bacaan shalat/Alqurannya jelek), meskipun fakta menunjukkan bahwa dia seorang muslim dan keislamannya tidak lebih kurang daripada rata-rata orang-orang Islam lain di Indonesia (saya kira keislaman dia tidak lebih bagus atau lebih jelek daripada Prabowo).

Fitnah-fitnah itu saya kira berasal dari fobia kalangan Islam atas institusi yang mendukung Jokowi, yang dalam persepsi mereka dipenuhi oleh orang-orang yang tidak ramah kepada aspirasi umat Islam atau, paling tidak, tidak mewakili aspirasi umat Islam.

Selain kelemahan utama itu, Jokowi juga dianggap terlalu muda dan tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk dapat memimpin negara sebesar Indonesia yang memiliki permasalahan yang sedemikian kompleks. Sebagian orang, misalnya, tidak yakin bahwa Jokowi punya pengalaman yang cukup di panggung internasional atau di ranah politik yang lebih luas dan militer, atau ranah-ranah lain di mana banyak isu-isu kritis dan strategis akan harus dihadapinya kalau dia terpilih menjadi presiden. Dia dianggap terlalu hijau dan miskin pengalaman karena pengalamannya selama ini hanya pada tingkat birokrasi, administratif dan manajerial tingkat kota (Solo dan Jakarta).

Jokowi juga dipersepsi sebagai orang yang tidak menepati janji, tidak amanah, karena saat menerima pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta dulu, dia mengatakan akan menuntaskan tugasnya paling tidak selama lima tahun sebagai gubernur. Kini, ketika tugasnya belum selesai dan masalah-masalah di Jakarta masih menumpuk, dia memutuskan untuk menerima mandat yang diberikan oleh ketua partainya untuk menjadi calon presiden. Ini menyebabkan dia tidak cuma dipersepsi sebagai orang yang tidak amanah, namun juga orang yang nurut-manut menjadi boneka dari elite-elite partai politiknya yang dipersepsi tidak bersih dan tidak ramah kepada aspirasi umat Islam dalam konstelasi ideologis perpolitikan Indonesia.

Demikian analisis saya. Mudah-mudahan ulasan ini bisa membantu kita menjadi lebih bijak dalam menyikapi ‘huru-hara’ pilpres ini dan menjadi lebih damai dalam perbedaan.

Salam,
Eki Akhwan,
18 Juni 2014

Thank you for reading. I'd love to hear from you.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s