Hasil Debat Cawapres 2014 (Bagian Pertama)


Debat calon wakil presiden (cawapres) 2014 baru saja selesai. Seperti pada debat calon presiden (capres) yang digelar sebelumnya, suara para pendukung masing-masing kubu langsung ramai bersaut-sautan mengunggulkan calon mereka masing-masing di media yang mereka kuasai, baik media arus utama maupun media sosial. Tidak ada yang mau dibilang, apalagi mengaku, calon mereka kalah.

Saya kira itu wajar-wajar saja. Bersikukuh bahwa calon merekalah yang lebih unggul, baik dalam debat maupun dalam survei, adalah salah satu strategi kampanye, karena siapapun yang diteriakkan atau dipersepsikan unggul akan menarik hati orang-orang yang belum menentukan pilihan (undecided/swing voters), bahkan bisa jadi dapat mengubah haluan orang-orang yang sebelumnya telah menentukan pilihan namun tidak terlalu militan.

Suportivitas hanyalah ilusi dan jargon dalam sebuah laga politik yang sedang berlangsung. Kedua belah kubu sama-sama pernah memelintir fakta dan “berbuat curang” dalam pemilihan presiden tahun ini demi kemenangan yang mereka harapkan.

Berikut ini adalah catatan pribadi saya tentang debat yang berlangsung tadi malam. Orang boleh setuju atau tidak setuju dengan catatan ini. Semua orang boleh berpendapat, asal berdasarkan fakta dan tidak menjelek-jelekkan salah satu calon tanpa dasar yang jelas.

Tema debat malam ini adalah “Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)”.

Visi dan Misi
Moh. Jusuf Kalla (JK) yang mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan visi dan misinya menungkapkan bahwa SDM adalah subjek sekaligus objek pembangunan, dan bahwa pengembangan SDM dan Iptek adalah kunci kemajuan bangsa. Dia juga mengungkapkan bahwa pengembangan SDM dan Iptek dapat dilakukan dengan menggunakan anggaran yang selama ini sudah dialokasikan untuk bidang pendidikan (yang jumlahnya 20 persen dari APBN) dan dengan mensinergikan kinerja perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian yang telah ada.

Apa yang dikatakan JK tentu saja bagus. Namun orang yang cukup berpendidikan pasti juga tahu, bahwa apa yang dikatakan JK tidak istimewa. SDM sebagai subjek sekaligus objek pembangunan adalah norma yang diterima luas dalam teori-teori ekonomi pembangunan. Sebagian awam pun secara logis tahu, bahwa manusia adalah pelaku sekaligus tujuan dari upaya-upaya pembangunan. SDM dan Iptek sebagai kunci kemajuan bangsa juga adalah pernyataan yang terlalu umum, sama umumnya misalnya dengan pernyataan “untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan kita akan menaikkan gaji mereka dan memberi mereka tunjangan kesehatan dan pendidikan.” Tentang anggaran yang 20 persen, saya rasa tidak perlu dikomentari. Itu cuma soal bagaimana hal yang telah diamanatkan oleh UUD dilaksanakan dan dikelola. Sinergi kinerja perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian selama ini juga sudah menjadi program pemerintah, meskipun harus diakui masih banyak hal yang perlu diperbaiki.

Moh. Hatta Rajasa (Hatta) pada gilirannya mengungkapkan bahwa mencerdaskan bangsa (SDM) adalah amanat UUD (ini standar saja saya kira, anak SMP juga tahu). Untuk melaksanakan amanat itu, Hatta mengatakan pihaknya akan memfokusnya upaya pembangunan SDM melalui dua jalur, yaitu: pendidikan dan kesehatan.

Soal pendidikan, Hatta merincinya lebih lanjut dengan mengatakan bahwa pendidikan yang ingin dicapai pihaknya adalah pendidikan yang inklusif, berkualitas, berkeadilan, dan menjangkau seluas mungkin. Hal-hal itu tentu menjadi kualifier yang menarik. Program wajib pendidikan dasar sudah dilaksanakan sejak zaman Suharto dan terus dilanjutkan dan disempurnakan hingga zaman pemerintahan SBY. Pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan, paling tidak, adalah tuntutan-tuntutan baru yang merupakan konsekuensi logis dari keberhasilan program wajib pendidikan dasar yang telah dilakukan sebelumnya. Keterbatasan waktu debat tentu saja membuat kita tidak bisa mendengar dari mulut Hatta bagaimana hal-hal itu nantinya akan dilaksanakan. Namun bahwa kata-kata itu muncul menunjukkan bahwa Hatta memiliki visi yang lebih jelas dan tajam fokusnya mengenai pendidikan.

Mengenai Iptek, Hatta, menurut saya, dengan tepat mengaitkan pembangunan Iptek dengan peningkatan daya saing bangsa, keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam (SDA), dan penumbuhkembangan masyarakat yang kritis dan inovatif. Memang begitulah seharusnya.

Selain hal-hal di atas, ada dua hal lain yang menarik yang dikemukakan oleh Hatta, yaitu (1) soal jaminan sosial kesehatan, karena pembangunan kesehatan adalah bagian penting dari pembangungan SDM, dan (2) memberdayakan kembali balai-balai latihan dan membuka pusat-pusat inovasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM Indonesia.

Pada sesi ini, saya berpendapat, Hatta telah menunjukkan visi, kualitas, dan kompetensinya sebagai seorang teknokrat yang mengerti betul peta, tujuan, dan rute yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuan strategis yang akan meningkatkan kualitas bangsa ini dalam bidang pembangunan SDM dan Iptek. JK, yang memiliki reputasi yang sangat baik sebagai seorang birokrat, sebaliknya, kurang mampu menunjukkan kecemerlangannya dalam debat tadi malam. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa JK kalah dari Hatta dalam soal kemampuan mengelola program-program pemerintah. Bisa jadi JK hanya tidak mampu mengungkapkannya dalam debat tadi malam karena satu dan lain hal. Penampilan JK, yang saya dukung dalam pemilu presiden sebelumnya, terus terang agak di bawah ekspektasi saya untuk tokoh sekelasnya.

Penajamam Visi dan Misi
Pada sesi penajaman visi dan misi, Hatta mendapat pertanyaan dari moderator mengenai hal-hal yang telah dikemukakannya dalam sesi pemaparan visi dan misi, antara lain perihal pendidikan inklusif, anggaran, dan bagaimana dia akan mengimplementasikan gagasan-gagasannya mengenai program Ipteknya.

Hatta mengatakan bahwa pendidikan inklusif adalah amanat konstitusi yang termuat dalam Pasal 31 UUD 1945, yang ayat 1 dan 2-nya jelas mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya kewajiban, namun juga hak warga negara, dan bahwa pemerintah berkewajiban membiayainya. Pernyataan itu normatif saja saya kira. Jadi inklusifitas adalah amanat UUD yang mau tak mau harus dilaksanakan.

Namun dalam hal pengembangan Iptek, hal-hal yang dikemukakan Hatta justru lebih menarik. Pembangunan pusat-pusat inovasi dan keunggulan, peningkatan anggaran penelitian hingga 10 triliun dalam 5 tahun yang akan datang, dan fokus penelitian di bidang-bidang strategis seperti pangan, energi, kesehatan, pertahanan, dan lain-lain, menurut saya sangat tepat. Selain itu, penambahan jumlah, kualitas, dan tingkat kesejahteraan guru serta perbaikan persebarannya juga sangat penting jika pemerintah ingin mencapai tujuan pendidikan inklusif yang berkualitas, berkeadilan dan menjangkau seluas mungkin.

JK, sementara itu, mendapatkan pertanyaan dari moderator tentang pendidikan ahlak dan budi pekerti (yang merupakan bagian dari program revolusi mental kubu Jokowi-JK), yang menurut moderator akan memakan waktu lama dan mungkin tak dapat diselesaikan dalam masa lima tahun jabatannya jika dia dan Jokowi terpilih sebagai wakil presiden dan presiden.

Atas pertanyaan itu, JK mengatakan bahwa pendidikan ahlak dan budi pekerti dapat dilakukan dengan mengintegrasikannya dalam pelajaran-pelajaran yang telah ada seperti Bahasa Indonesia, matematika, dan lain-lain. Yang penting, menurutnya, adalah bagaimana guru ditatar dan diberi fasilitas untuk dapat melaksanakan hal itu. Pernyataan ini mengingatkan saya pada pendidikan karakter yang selama ini telah dilaksanakan. Para praktisi pendidikan dan guru tentu tahu bahwa sejak beberapa tahun belakangan ini, mereka telah melaksanakan hal itu. Dalam pembuatan RPP, misalnya, guru diminta memasukkan tujuan mengenai pendidikan karakter yang ingin dicapai serta bahan dan metode bagaimana yang dapat membatu pencapaian tujuan tersebut. Jadi gagasan dan apa yang dikatan JK tidak baru.

Perihal pembangunan Iptek, JK mengatakan bahwa inovasi harus berpihak ke dalam negeri. Terus terang saya kurang dapat menangkap apa yang dimaksudkannya mengenai hal ini. Namun, mungkin, yang dimaksudkannya adalah segala bentuk inovasi harus diarahkan untuk keperluan dan kepentingan dalam negeri. Ini tentu pikiran yang strategis, meskipun menurut saya inovasi tidak perlu dibatasi untuk keperluan dalam negeri karena produk-produk inovatif bisa juga dikembangkan dan digunakan untuk merebut peluang yang ada di luar negeri. Barangkali ini cuma masalah fokus saja.

Dalam sesi ini, JK mengatakan bahwa anggaran pembangunan Iptek dapat diambil dari alokasi pendidikan yang 20 persen dari APBN dan mengulang lagi pernyataan bahwa pembangunan Iptek harus dilakukan dengan melakukan sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian yang sudah ada tanpa menyebut contoh-contoh sinergi seperti apa yang ada di dalam pikirannya.

(Bersambung)

Thank you for reading. I'd love to hear from you.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s