Demokrasi Dan Anjing Gembala


Saya selalu dibuat kagum setiap kali menonton aksi anjing-anjing gembala (sheepdogs) seperti dalam video di atas — bagaimana beberapa ekor anjing mampu membantu tuannya menggiring ratusan bahkan ribuan domba melintasi padang luas dan membuat mereka tetap berada pada barisan menuju tempat yang diinginkan si tuan.

Metafora seperti itulah yang selalu terbayang oleh saya setiap kali terjadi histeria politik massa seperti yang sedang terjadi saat ini soal Undang-Undang Pilkada. Juga belum lama berselang, saat pemilu presiden berlangsung. Kita tentu bisa membayangkan bagaimana hubungan elemen-elemen metafora itu dengan yang dimetaforakannya: beberapa anjing menggonggong keras mengitari kawanan domba-domba gemuk yang lucu (dan tampak dungu), mengatur mereka agar tetap dalam satu barisan, dan mengarahkannya pada satu jalan atau tujuan tertentu yang dimaui oleh si gembala.

Barangkali penggiringan semacam itu baik bagi para domba — mengarahkan mereka ke tempat yang aman atau menuju ke padang yang memiliki rumput segar yang mereka butuhkan; namun, yang paling berkepentingan dalam situasi itu tentulah bukan para domba, melainkan si gembala, atau yang berhirarki lebih tinggi dari itu, yaitu tuan besar pemilik peternakan. Para domba itu milik mereka, investasi mereka. Mereka ingin domba-domba itu aman, mendapat makanan yang baik, sehat, gemuk, dan sejahtera. Namun tujuan akhirnya tentu bukan untuk para domba itu sendiri, melainkan untuk keuntungan si tuan. Domba yang sehat, gemuk, dan sejahtera menghasilkan bulu-bulu wool yang lebih baik, susu yang lebih baik, dan daging yang lebih baik. Dan jika dijual sebagai domba pun, harganya lebih baik.

Metafora seperti itu tentu tidak asing lagi. Perilaku manusia dan domba (atau binatang apapun yang hidup dalam kawanan), kita tahu, memiliki kesamaan yang sangat kuat. Dalam istilah psikolgi sosial, perilaku seperti itu dikenal sebagai mentalitas kawanan (herd/mob mentality) dan perilaku kawanan (herd behavior).

Secara kasar, mentalitas kawanan dan perilaku kawanan adalah istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana kecenderungan dan perilaku manusia sangat dipengaruhi dan dikendalikan oleh sejumlah kecil individu di dalam kelompoknya, seperti para domba dalam contoh di atas. Dengan memahami prinsip-prinsip dan cara kerja mentalitas dan perilaku kawanan, maka sesungguhnya tidak terlalu ajaib bahwa ribuan domba dapat digiring oleh beberapa ekor anjing saja. Tidak terlalu ajaib juga bahwa “gonggongan-gonggongan” pihak-pihak tertentu bisa mengendalikan sentimen massa dan membuat mereka berteriak, berpendapat, dan tergiring ke arah yang diinginkan.

Oleh karena itulah, dalam situasi histeria massa, sebaiknya kita memasang mind set kritis dan waspada. Gunakan seluruh kemampuan analisis dan pengetahuan yang kita miliki untuk membaca situasi dan menempatkan diri pada titik yang lebih tinggi agar kita bisa melihat situasi secara lebih utuh dan mengamati para pelaku, pola, dan alur yang membentuk situasi itu.

Kembali ke perdebatan yang saat ini sedang berlangsung tentang Undang-Undang Pilkada:

Di permukaan, opsi yang diperdebatkan tampak gamblang: pemilihan kepala daerah secara langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam perdebatan itu, pilihan pertama digambarkan sebagai wujud paling sejati dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pengesahan undang-undang yang menggantikan pemilihan langsung dengan pemilihan melalui DPRD dianggap sebagai perampasan kedaulatan rakyat. Paling tidak, demikianlah genderang argumen yang ditalu-talukan oleh para pendukung opsi pertama.

Penyederhanaan isu bahwa kedaulatan rakyat sama dengan hak untuk memilih pemimpin daerah secara langsung tentu sangat mudah dicerna awam dan beresonansi kuat dengan sentimen mereka. Kata rakyat dan hak atau kepentingan rakyat dapat menjadi pemicu histeria politik bagi massa yang kurang kritis dan/atau tidak well-informed. Kelengahan yang diakibatkan oleh histeria massa itu pada gilirannya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu (bukan ‘para domba’, bukan pula para gembalanya — yang disadari atau tidak hanya menjadi instrumen atau kepanjangan tangan dari pemilik peternakan — namun para tuan investor yang memodali si pemilik peternakan). Selalu ada pihak-pihak yang berhirarki lebih tinggi yang mendapatkan keuntungan lebih besar dalam situasi seperti itu.

Hal pertama yang perlu disadari/digugat adalah, kedaulatan rakyat tidak sama persis dengan hak untuk memilih secara langsung, dan bahwa demokrasi perwakilan sesungguhnya sama sahnya dengan demokrasi langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat. Nyaris semua demokrasi modern bergaya Barat justru adalah demokrasi perwakilan: Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, Australia semua menganut demokrasi perwakilan. Semua pemimpin negara-negara tadi dipilih oleh wakil-wakil rakyat, dengan pengecualian khas terjadi di Amerika Serikat di mana presiden dipilih melalui dua jalur, yaitu popular votes (suara langsung yang diberikan oleh rakyat pada hari pemilihan) dan electoral votes (suara yang diberikan melalui perwakilan pemilih negara bagian di dalam electoral college). Sepanjang sejarah Amerika, sudah empat kali terjadi di mana calon presiden pemenang popular vote justru tidak terpilih menjadi presiden karena mereka kalah dalam perolehan electoral votes (tahun 1824, 1876, 1888, dan 2000).

Di tingkat pemerintahan lebih bawah pun (negara bagian, provinsi, kota), pemilihan pemimpin secara langsung atau tidak langsung sudah menjadi pilihan yang lumrah dan tidak dipermasalahkan di banyak negara demokrasi. Kedua-duanya dianggap demokratis dan baik. Bahkan di Amerika Serikat, mulai awal abad ke-20 ada sebuah eksperimen baru yang menarik, di mana posisi walikota ditiadakan dan diganti dengan manajer profesional yang dipilih oleh dewan kota (DPRD). Manajer kota ini dipilih berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan rekam jejaknya sebagai manajer profesional; bekerja dan digaji layaknya manajer profesional yang bertugas mengelola kota dengan sebaik-baiknya; dan bertanggung jawab kepada dewan kota, yang dalam hal ini berperan seperti dewan komisaris perusahaan yang menilai kinerja walikota tersebut berdasarkan pencapaian target-target yang telah mereka tetapkan. Eksperimen yang dimulai di kota Staunton, Virginia, pada tahun 1908 ini, hingga akhir abad ke-20 telah dipraktikkan di 45 kota di seluruh Amerika Serikat. Ekperimen ini dilakukan untuk menjamin agar walikota tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik partisan, yang seringkali mengakibatkan kecenderungan korup. Hasil eksperimen itu ternyata dinilai sangat memuaskan hingga praktik ini diadopi oleh banyak kota lain.

Jadi, siapa bilang bahwa pemimpin yang terbaik selalu harus dipilih langsung oleh rakyat?

Hal kedua yang perlu digugat soal pilkada langsung (bahkan pilpres langsung) adalah karena praktik ini bertentangan dengan falsafah negara (Pancasila) dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai bagian terpenting dari perjuangan mendirikan Republik Indonesia.

Saya tahu dan menyadari, Pancasila dan UUD 1945 telah disalahgunakan oleh rezim Sukarno dan rezim Suharto, sehingga kita menjadi khawatir bahwa mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan mementahkan Reformasi dan mengembalikan kita ke era Orde Lama dan Orde Baru. Saya kira alasan itu tidak cukup kuat — karena dasarnya adalah perasaan takut dan khawatir. Amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan empat kali sejak Reformasi telah melahirkan institusi-institusi dan rambu-rambu yang mengawal demokrasi secara lebih baik, sehingga rasanya praktik-praktik dan penyalahgunaan kekuasaan yang disebabkan oleh kelemahan konstitusional seperti yang terjadi di zaman Orde Lama dan Orde Baru sangat kecil kemungkinannya terulang lagi, kecuali jika terjadi kudeta yang membekukan UUD dan pemerintahan sipil.

Para penentang pilkada tak langsung saya lihat mendasarkan penolakan mereka bukan pada prinsip-prinsip dan alasan konstitusionalitas Undang-Undang Pilkada, melainkan pada perasaan takut (bahwa UU ini akan memundurkan perjalanan demokrasi kita ke zaman Orde Baru), benci (karena UU ini didukung oleh Koalisi Merah Putih, yang oleh lawannya dianggap sebagai penjahat), kepentingan partisan sementara (karena belum lama berselang, partai-partai yang menolak pilkada tak langsung — Partai Nasdem salah satunya — justru mendukung dikembalikannya pilkada pada sistem tak langsung oleh DPRD).

Para pendukung koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla tampaknya sengaja memanfaatkan momentum perdebatan dan pengesahan UU Pilkada ini untuk mendulang simpati massa dengan meneriaki Koalisi Merah Putih sebagai para perampas kedaulatan rakyat, dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan simpati dan suara lebih banyak pada pemilu yang akan datang. Padahal dari segi prinsip, PDIP — partai dinasti Sukarno yang dalam setiap kampanyenya selalu membawa poster Sukarno dan konon bercita-cita memperjuangkan dan menghidupkan gagasan-gagasan dan pemikiran Sukarno — seharusnya mendukung pilkada tak langsung karena gagasan demokrasi permusyawaratan/perwakilan adalah gagasan Sukarno.

Rumusan sila keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” bukan kalimat yang muncul dengan tiba-tiba, sekali jadi, dan tanpa pemikiran dan perdebatan yang mendalam. Setiap kata dalam kalimat itu mengandung muatan filosofis yang diyakini oleh para perumusnya mencerminkan keindonesiaan yang mereka bayangkan.

Saya yakin, anggota-anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) seperti Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Prof. Mr. Mohammad Yamin, Prof. Mr. Dr. Supomo, adalah orang-orang terpelajar yang berbacaan luas dan mengerti betul filsafat, pemikiran, hukum, dan sejarah Barat. Mereka memahami betul demokrasi ala Barat sebagaimana yang dipraktikkan di Eropa dan Amerika. Namun demikian, mereka tidak serta merta mengadopsinya dengan mentah-mentah. Itu karena mereka juga memahami betul sejarah dan kebudayaan suku-suku di Nusantara. Oleh karena itu mereka mengombinasikan dengan cerdas prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal dengan akar sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri.

Mereka tidak memilih/menekankan pemungutan suara sebagai sarana untuk membuat keputusan karena dalam kearifan lokal Nusantara, musyawarah telah menjadi tradisi yang dipraktikkan oleh banyak suku bangsanya jauh sebelum pengaruh Barat masuk. Mereka tidak memilih demokrasi langsung karena perwakilan adalah kearifan lokal demokratis yang telah menjadi tradisi yang dipraktikkan oleh suku-suku bangsa di Nusantara. Selain itu, demokrasi perwakilan merupakan wujud akomodasi terhadap ciri Islam — yang menjadi mayoritas penduduk Nusantara — dalam memilih pemimpin. Dalam Islam pemimpin dipilih oleh perwakilan-perwakilan yang menenuhi syarat-syarat tertentu, di antaranya memiliki hikmah (kebijaksanaan yang didasari ilmu) dan kebijaksanaan (sikap yang arif).

Demokrasi langsung ala Barat dimana berlaku ketentuan one man one vote dalam memilih pemimpin mengandung risiko yang amat besar, karena suara orang awam disamakan nilainya dengan orang yang berilmu, berhikmah, dan memiliki kearifan. Perwakilan adalah salah satu cara menjamin bahwa pemimpin yang dipilih betul-betul yang terbaik karena dipilih oleh perwakilan-perwakilan yang memiliki hikmah dan kebijaksanaan.

Apa yang terjadi dalam praktik selama ini (terutama pada masa Orde Baru) memang belum memenuhi idealisme yang ditetapkan oleh konstitusi. Namun hal itu tidak berarti bahwa idealisme yang digali dari kearifan penduduk Nusantara jelek. Di mana pun selalu ada gap antara idealisme dan praktik, teori dan praksis. Konstitusi Amerika dengan gamblang mengidealisasikan bahwa “all men are created equal …” dan seterusnya. Namun dalam praktiknya, persamaan hak bagi setiap penduduk tidak langsung terjadi. Perbudakan, diskriminasi ras, dan diskriminasi atas perempuan masih terus terjadi hingga abad ke-20 dan bahkan hingga kini. Namun idealisme yang tercantum di dalam konstitusi mereka selalu menjadi pedoman yang membimbing setiap langkah yang ditempuh oleh bangsa Amerika untuk sekuat tenaga mewujudkan idealisme itu.

Mari kita cintai Republik ini dan kita wujudkan cita-cita yang telah kita ikrarkan di dalam Konstitusi kita.

Thank you for reading. I'd love to hear from you.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s