Setuju dengan Pengurangan Subsidi BBM?

Ini opini tutup mata, blindfolded opinion (istilah saya): saya mau berpendapat sebagai orang awam yang pengetahuannya terbatas tentang subjek yang akan saya komentari.

Isu tentang pengurangan subsidi BBM, yang akibatnya akan menaikkan harga jual, sungguh telah membuat suasana negeri ini menjadi panas. Orang-orang menjadi gerah: ada yang marah, ada yang mengumbar sumpah serapah, ada juga yang pasrah.

Saya tahu — sadar — kenaikan harga BBM akan menjadi tambahan beban bagi banyak orang: Keluarga dan kerabat saya, tetangga saya, sahabat dan teman-teman saya, orangtua dari mahasiswa saya, bahkan saya sendiri — yang ekonominya masih rapuh dan mudah terguncang oleh riak-riak kecil kenaikan harga ini dan itu. Tapi setelah mendengar, membaca, dan menimbang informasi dan argumen yang diberikan oleh para pihak — yang mendukung dan yang menolak — saya memutuskan untuk dengan ikhlas bersekutu dengan pihak yang menerima pengurangan subsidi.

Saya tidak antirakyat, karena saya juga rakyat. Saya bukan tidak berempati dengan kesusahan dan beban yang akan ditanggung oleh kerabat dan sahabat saya, karena saya juga bagian dari mereka — yang akan menanggung beban itu. Alasan dan logika saya sederhana saja:

Kita ini negara pengimpor minyak. Minyak yang kita konsumsi lebih besar daripada yang kita produksi. Selisihnya kita beli. Maka, wajar rasanya kalau harga di pasar naik, kita — sebagai konsumen — merasakan akibat kenaikan itu. Namun, selama ini kita tidak merasakan akibat kenaikan itu karena ada yang membayarkan selisih harga di pasar dan harga yang kita bayar. Si pembayar itu adalah pemerintah, dan uang yang digunakannya adalah uang kita juga: iuran yang kita bayarkan melalui pajak.

Sampai di sini sebenarnya sah-sah saja kita menerima subsidi itu, karena toh kita juga yang membayarnya.

Tapi pajak yang kita bayarkan itu sebenarnya — lebih utamanya — bukan untuk keperluan konsumsi, kan? Pajak itu kita bayarkan agar pemerintah melakukan pembangunan untuk memperbaiki keadaan bangsa ini: jalan, jembatan dan pelabuhan perlu dibangun, diperbaiki, dan dirawat agar transportasi lancar dan ekonomi menjadi baik; sekolah perlu dibangun, guru digaji dengan baik, dan fasilitasnya ditambah agar kualitas anak negeri menjadi lebih baik; dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalau ratusan triliun uang itu terpakai untuk subsidi konsumtif seperti BBM, apakah jatah untuk membangun masa depan tidak berkurang?

Kalau jatah untuk subsidi BBM itu kecil dan stabil, mungkin tidak apa-apa. Kalau subsidi itu kian membengkak akibat gejolak harga pasar yang di luar kendali kita, maka pasti lama-kelamaan ia akan mengganggu jatah untuk keperluan pembangunan masa depan. Apakah kita mau mengorbankan masa depan hanya gara-gara kita harus membayari keperluan konsumtif hari ini?

Secara mental, kebiasaan dibayari adalah kebiasaan buruk yang meninabobokan. Ia bisa mengakibatkan kemalasan, ketergantungan, dan kurangnya kemauan untuk berjuang dan berusaha berdiri di atas kaki sendiri (istilah Bung Karno: berdikari).

Kita memang dianugerahi Tuhan negeri yang serba ada: “Bukan lautan, hanya kolam susu; tongkat, kayu, dan batu pun jadi tanaman” (syair lagu Koes Plus). Mungkin karena itu kita menjadi terbiasa diberi atau mengharapkan pemberian dari alam dan dari sesama. Tapi toh alam ada batasnya. Dulu kita pikir kita punya minyak bumi yang berlimpah, kita bisa memakainya dengan sesuka hati. Sekarang apa yang kita pakai sudah melebihi apa yang kita punya. Masihkan kita akan memakainya dengan sesuka hati tanpa membayarnya? Bisakah kita tetap memakainya dengan sesuka hati dan berharap bahwa orang lain — termasuk anak cucu kita — yang akan membayarinya? Mental semacam apa ini? Pengemis? Orangtua yang mau mengorbankan masa depan anak cucunya demi kepentingannya sendiri hari ini?

Mungkin subsidi itu bisa dibenarkan andaikan subsidi itu jatuh ke tangan orang-orang yang memang membutuhkan dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang produktif yang dapat membangun kesejahteraan di masa depan.

Tapi lihatlah, siapa yang memakai premium: orang-orang bermobil dan bermotor yang tidak selalu memakainya untuk keperluan-keperluan produktif karena mereka merasa bensin yang mereka pakai bukan barang yang mempunyai nilai ekonomis (baca: murah) dan, oleh karena itu, bisa dipakai dengan sesuka hati untuk berhura-hura. Mereka lupa bahwa konsumsi mereka telah dan akan mengurangi jatah kesejahteraan yang menjadi hak anak cucu mereka. Mereka lupa pada kaum papa dan duafa yang terlunta-lunta dan memerlukan fasilitas dan bantuan yang bisa mengangkat derajat kesejahteraan mereka. Apakah tidak lebih baik kalau uang yang mereka bakar untuk kesenangan diri sendiri itu dipakai untuk memberi subsidi pupuk bagi petani? Memberi beasiswa bagi anak kaum papa yang cerdas dan ingin maju? Memberi kredit bagi mbok-mbok pedagang pasar, nelayan yang memerlukan mesin untuk perahu mereka? Membangun prasarana jalan dan angkutan umum yang murah dan bisa diakses oleh orang banyak? Membangun rumah sakit dan memberi pelayanan kesehatan yang murah bagi yang memerlukan?

Alangkah bodoh dan kejamnya kita kalau kita memilih mempertahankan subsidi dan mengorbankan kepentingan kita dan anak cucu kita sendiri di masa depan.

Beberapa waktu yang lalu, saya menonton acara debat APBN di parlemen negara tetangga kita Singapura — tentang bagaimana mereka berpikir jauh ke masa depan, tentang bagaimana mereka memohon kerelaan warga negara untuk berkorban hari ini demi masa depan. Semboyan mereka adalah “short term pain, long term gain” — berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian; bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.

Tampaknya kita telah lupa pada kearifan yang diajarkan oleh nenek moyang kita sendiri. Kita ingin senang hari ini dan membiarkan esok datang sendiri. Kumaha engke. Padahal esok tak mungkin dibangun tanpa usaha hari ini.

Egoisme — dan hedonisme? — telah membuat kita lupa pada nilai-nilai patriotik yang telah memerdekakan bangsa ini dari penjajahan. Kita lupa pada pengorbanan para pendahulu kita — kakek dan nenek kita — yang rela sakit, rela mati, rela harta bendanya musnah demi kita, anak cucunya. Mereka melakukan semua pengorbanan itu agar kita merdeka dan punya harga diri sebagai bangsa. Tidak maukah kita sekarang berkorban — sakit sedikit — demi anak cucu kita, sebagaimana kakek moyang kita sakit dan menderita demi kita?

Alasan dan logika itu sebenarnya telah cukup bagi saya untuk dengan rela hati menerima pengurangan subsidi. Tapi sebagai warga negara saya juga masih ingin berkata bahwa saya tidak suka dengan perilaku para politisi yang berada di pucuk-pucuk menara itu. Saya tidak suka dengan cara-cara mereka memanfaatkan isu ini untuk mengembangkan layar perahu mereka sendiri. Mereka berkoar-koar atas nama rakyat, hari ini. Mereka berkata negara masih bisa menghemat sekian dan sekian dari ini dan itu untuk menutupi dan mempertahankan subsidi, hari ini. Tidak ingatkah mereka kemarin, ketika mereka dengan seringai dan tanpa rasa bersalah tak hadir di tempat yang mestinya mereka hadir? Tak bicara atas nama rakyat ketika mereka seharusnya berbicara atas nama rakyat? Mengambil hak yang mestinya menjadi hak rakyat? Korupsi dan suap sana sini? Berapakah uang negara dan uang anak cucu yang mereka lahap dan terkumpul di perut mereka yang buncit?

Kemarin mereka merampok hak rakyat. Hari ini mereka menyerukan penghematan atas nama rakyat. Untuk apa? Supaya mereka bisa membedaki hidung belang mereka? Saya sama sekali tidak terpesona oleh aksi panggung mereka.

Saya juga tidak terpesona oleh aksi panggung para mahasiswa, yang katanya membela dan memperjuangkan nasib rakyat itu. Mereka terlalu dikuasai oleh emosi dan ditelan oleh mitos tentang agent of change. Padahal otak mereka kosong — karena kurang membaca — dan terlalu asyik dengan diri dan citra mereka sendiri. Sebab, kalaulah mereka berakal panjang, tentulah mereka tak akan anarkis — menyalakan api, menghalangi jalan, menyebabkan kemacetan, menghalangi rakyat mencari nafkah, merusak hak milik negara dan orang, dan berteriak-teriak dengan mulut berbusa (=buih, gelembung yant tak punya substansi). Tak sadarkah mereka bahwa semua itu milik rakyat, yang mereka klaim sedang mereka perjuangkan?

Sama seperti para politisi itu, hari ini mereka mengaku tengah menjadi penyambung lidah rakyat; tapi kemarin, saat mereka dipercaya untuk belajar dengan subsidi rakyat, mereka abai dan lebih suka bersenang-senang dengan diri mereka sendiri. Tak tahukah mereka, tak sadarkah, bahwa dengan tak melaksanakan tanggung jawab untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan memajukan diri sendiri, mereka telah mengorupsi uang rakyat yang membayari sebagian dari biaya pendidikan mereka?

Sudah menjadi rahasia umum, “aktivis” — gelar yang mereka sandang dan bangga-banggakan — seringkali hanya menjadi kedok untuk menyembunyikan ketidakmampuan dan kemalasan mereka untuk belajar. “Aktivis” hanya menjadi wahana dan tangga agar mereka — suatu saat nanti, lewat sebuah kebetulan sejarah seperti yang pernah terjadi dengan para pendahulu mereka — bisa juga sampai ke puncak menara, lalu punya kesempatan untuk menjarah juga.

Ya, barangkali ini cuma prasangka. Ya, barangkali ada juga aktivis yang pintar, rajin, dan bertanggung jawab. Tapi, maaf, untuk saat ini saya tidak melihatnya. Anarkisme dan busa di mulut mereka, bagi saya, sudah cukup menjadi penanda bahwa mereka adalah bayi-bayi homo politicus yang kelak akan tumbuh besar menjadi sama licik dan rakusnya dengan para politikus yang kini tengah mereka sumpahi dan caci-maki.

Cukuplah. Mudah-mudahan masih ada akal sehat dan nurani bening yang mampu berpikir jernih dan menimbang dan melangkah dengan bimbingan Cahaya Ilahi.

(Bersambung)
__________________
Eki Akhwan, 27 Maret 2012